Pemerintah Harapkan PT INTI Persiapkan Cloud dan Blockchain

Pemerintah meminta PT Industri Telekomunikasi Indonesia (PT INTI) menyiapkan layanan cloud dan blockchain produksi dalam negeri. “Kita akan memulai dengan segmen target UMKM sebagai dasar untuk menilik kegunaan sistem pada aspek e-government dan commercial business to business,” kata Direktur Utama PT INTI Edi Witjara, dalam keterangannya, Jumat, 16 September 2022. 

Permintaan itu dilayangkan Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) TNI Moeldoko dalam rapat yang digelar di kantornya, Kamis, 15 September 2022, membahas keamanan siber Indonesia.

Dilansir dari Tempo.co, dalam beberapa tahun terakhir Indonesia mengalami serangkaian serangan siber dengan estimasi kerugian menembus US$ 100 miliar mengutip riset International Monetary Fund (IMF) tahun 2020.

Dalam rapat tersebut Moeldoko mengundang Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), PT INTI, dan sejumlah pihak terkait membahas peran masing-masing dalam mewujudkan masa depan keamanan siber Indonesia. Salah satu yang dibahas mengenai peningkatan keamanan siber Indonesia dengan pengembangan layanan cloud dan blockchain lokal dengan sertifikasi BSSN.

PT INTI mendapat tugas menyiapkan layananan tersebut. “Alhamdulillah kami dipercaya untuk mewujudkan kedaulatan cyber security di Indonesia,” kata Edi. 

Edi mengatakan, PT INTI telah memiliki sistem cloud dan blockchain lokal dengan sistem kemanan siber yang dikembangkan bersama dengan BSSN yang dinamai INTI Cloud System.

PT INTI mengklaim INTI Cloud System memiliki keunggulan Collaborate and Stay Connected, Centralize Digital Assets, Protect Assets with Encription, File Recovery, Anytime & Anywhere Access, serta Office Document Editor. "PT INTI mengusung INTI Cloud System, sebuah cloud system local, inovasi kami, yang harapannya bisa menjadi kebanggaan cyber security nasional,” kata dia.

Dalam waktu dekat PT INTI akan menandatangani nota kesepahaman dengan BSSN, yang akan dilanjutkan dengan Proof of Concept (POC) INTI Cloud System. Selanjutnya PT INTI akan menggandeng sejumlah UMKM di Jawa Barat dan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jawa Timur dalam proses POC tersebut secara gratis. 

Edi mengatakan, PT INTI akan meningkatkan kapabilitas sumber daya manusia dan infrastruktur di semua level, seperti network perimeter security, network security, infrastructure security, application security, dan data security untuk menanggulangi berbagai ancaman siber. Ancaman siber sendiri dikategorikan dalam tiga kelompok, yakni Cyber Crime, Cyber Terror, dan Cyber Attack.

“Situasi cyber security nasional memang kian rentan dan menjadi sorotan banyak pihak, dibarengi dengan literasi masyarakat tentang cyber security yang semakin tinggi,” kata Edi.  

Vice President Sekretaris Perusahaan dan Perencanaan Strategis Pengembangan Bisnis PT INTI Rizqi Ayunda Pratama mengatakan, perusahaannya menjadi BUMN pertama yang mengantungi Sertifikasi Pembentukan Computer Security Incident Response Team (CSIRT) dari BSSN. Sertifikasi tersebut untuk penanganan insiden siber pada sistem elektronik perusahaan. 

Kepala BSSN Hinsa Siburian mengatakan, sengaja menggandeng PT INTI yang memikiki keunggulan BUMN sebagai kepanjangan tangan negara sekaligus juga telah memiliki produk karya anak bangsa.

“Maka BSSN ingin menggandeng PT INTI untuk membuat sebuah bentuk nyata secara teknologi dalam mempersiapkan rencana ke depan, Indonesian Cyber Security,” kata dia, Jumat. 

Moeldoko mengatalan pemerintah berharap kolaborasi BSSN, PT INTI, serta pihak terkait lainnya akan membangun kemandirian terhadap keamanan siber dalam negeri. "Agenda besarnya adalah penanggulangan cyber crime di Indonesia,” kata dia. 

BSSN mencatat sepanjang 2021 terjadi 1, miliar anomali trafik yang menjadi reprsentasi bahwa 83 persen perusahaan di Indonesia rentan menghadapi aktivitas peretasan. Data ASEAN Cyberthreat 2021 yang dirilis Interpol menempatkan Indonesia dalam urutan pertama di antara negara-negara ASEAN dengan 1,3 juta kasus serangan malware. Pada 2022 tercatat terjadi 700 ribu serangan siber di Indonesia yang didominasi ransomware atau malware dengan modus meminta tebusan.