PayPay Luncurkan Pembayaran Gaji Digital Berbasis QR di Jepang

Pembayaran upah secara digital resmi diluncurkan di Jepang, dimulai dengan operator aplikasi pembayaran berbasis kode QR yang terkenal, PayPay. Perusahaan ini menjadi yang pertama lolos dalam proses penyaringan pemerintah, yang bertujuan untuk mendorong transaksi non-tunai di seluruh negeri.

Menurut laporan dari Kyodo pada hari Sabtu, sepuluh perusahaan di bawah naungan SoftBank Group Corp., termasuk PayPay Corp., mengumumkan bahwa mulai September 2024, mereka akan mulai membayar gaji karyawan melalui aplikasi PayPay, dengan syarat adanya persetujuan dari para karyawan tersebut.

Inisiatif ini diharapkan dapat meningkatkan tunjangan bagi karyawan dengan memperluas opsi pembayaran gaji yang tersedia, sekaligus memperluas jangkauan ekonomi PayPay di dalam grup perusahaan. Dalam pernyataan resmi mereka, para perusahaan menyampaikan bahwa langkah ini akan memberikan lebih banyak fleksibilitas kepada karyawan dalam menerima gaji mereka.

PayPay, sebagai salah satu aplikasi pembayaran berbasis kode QR yang paling populer di Jepang, telah berhasil mengumpulkan lebih dari 65 juta pengguna terdaftar. Kementerian Tenaga Kerja Jepang sebelumnya menyatakan niatnya untuk mengizinkan pembayaran upah melalui aplikasi digital mulai April 2023. Langkah ini merupakan bagian dari upaya untuk mendorong adopsi sistem pembayaran tanpa uang tunai yang lebih luas, yang diharapkan dapat merangsang pertumbuhan ekonomi negara.

Bagi pekerja yang memilih untuk tidak menerima gaji secara digital, mereka tetap memiliki pilihan untuk mendapatkan upah mereka melalui setoran langsung ke rekening bank. Diversifikasi metode pembayaran gaji ini diharapkan dapat memenuhi permintaan berbagai karyawan, sejalan dengan hasil survei pemerintah Jepang pada tahun 2020, yang menunjukkan bahwa sekitar 40 persen pekerja akan mempertimbangkan opsi pembayaran gaji melalui akun berbasis kode QR.

Sistem pembayaran upah digital yang baru ini memiliki batas maksimum saldo dompet digital untuk menerima gaji yang ditetapkan sebesar 1 juta yen, atau sekitar Rp103 juta. Penetapan batas ini dimaksudkan untuk melindungi pengguna, mengingat operator aplikasi tidak terikat oleh sistem asuransi simpanan negara yang melindungi hingga 10 juta yen (sekitar Rp1 miliar) dalam kasus kebangkrutan. Hal ini menjadi perhatian penting bagi para pengguna, terutama dalam hal keamanan dana mereka.

Untuk menjadi penyedia pembayaran upah yang diakui, operator aplikasi harus melalui pemeriksaan pemerintah yang berlangsung setidaknya selama satu tahun. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa penyedia aplikasi dapat menjaga saldo gaji yang telah dibayarkan, meskipun bisnis mereka mengalami kegagalan. Langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam melindungi konsumen dan memastikan bahwa sistem pembayaran yang baru ini berfungsi dengan baik.

Saat ini, terdapat tiga operator aplikasi lainnya yang telah mengajukan permohonan kepada Kementerian Tenaga Kerja Jepang untuk diakui sebagai pelaksana pembayaran gaji. Dengan munculnya berbagai pilihan dalam metode pembayaran gaji, diharapkan dapat mendorong lebih banyak perusahaan untuk beradaptasi dengan sistem pembayaran digital, meningkatkan efisiensi, dan memenuhi kebutuhan pekerja modern.

Inisiatif ini juga mencerminkan perubahan yang lebih besar dalam cara masyarakat Jepang berinteraksi dengan teknologi dan pembayaran. Seiring dengan berkembangnya tren digitalisasi, perusahaan-perusahaan dan pemerintah di Jepang berusaha untuk menjaga relevansi dan memastikan bahwa semua warga negara dapat memanfaatkan kemudahan yang ditawarkan oleh teknologi terbaru. Ini menjadi langkah signifikan dalam memodernisasi sistem pembayaran di Jepang dan memberikan peluang lebih luas bagi karyawan dalam mengelola keuangan mereka.

Dengan penerapan sistem pembayaran gaji digital ini, Jepang menunjukkan komitmennya untuk bertransformasi ke arah ekonomi digital yang lebih inklusif. Diharapkan, dengan adanya kemudahan dalam menerima gaji melalui aplikasi pembayaran, kualitas hidup karyawan dapat meningkat, dan mereka akan lebih mampu mengelola pengeluaran sehari-hari dengan lebih efisien. Melalui upaya ini, Jepang tidak hanya berfokus pada inovasi teknologi tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi warganya.