Pusat Data Nasional, Komisi I DPR RI Khawatir Campur Tangan Asing

Polemik mengenai campur tangan asing dalam rencana pembangunan Pusat Data Nasional terus bergulir. Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta turut mengkritisi rencana pemerintah yang akan membangun Pusat Data Nasional dengan pendanaan dari Perancis tersebut.

"Mengapa untuk bangun data center yang merupakan infrastrukfur vital pemerintah harus dengan dana asing? Semua data pemerintah akan ada dalam pusat data tersebut. Wajar timbul kekhawatiran apabila ada campur tangan asing di situ", ujarnya kepada wartawan, Kamis (30/7/2020). 

Menurutnya dengan adanya rencana tersebut, potensi penambangan data oleh asing menjadi semakin terbuka. Ia mengingatkan pemerintah tentang kedaulatan data, jangan sampai kedaulatan data tanah air tergadaikan nantinya. Kemkominfo perlu memberikan penjelasan lebih detail mengenai skema kerjasama ini. Bila pihak asing turut serta dalam membangun spesifikasi teknis dan juga implementasinya, maka akan sangat mengkhawatirkan.

"Apakah mereka ikut dalam spesifikasi teknis dan implementasinya? Jika iya, tentu ini sangat mengkhawatirkan", katanya. 

Sukamta memberikan saran kepada pemerintah untuk memanfaatkan ekosistem lokal yang ada karena banyak pemain lokal yang kompeten dalam bidang data center, bahkan ada pemain lokal yang diakui secara global. 

"Bahkan ada cloud computing provider global yang 'numpang' di data center lokal kita. Kita harus bisa mandiri. Bibit-bibit yang kompeten harus kita dukung. Jangan justru kita membesarkan kepentingan asing," katanya.

Sukamta juga mengingatkan bahwa ada BUMN pemerintah yang membangun pusat data besar di Bekasi, dan menyarankan pemerintah untuk paling tidak menggunakan pusat data milik BUMN tersebut daripada membangun Pusat Data Nasional sendiri. 

"Di sini ada data center milik BUMN. Telkom membangun data center besar di Bekasi. Sepertinya aneh, kenapa kok pemerintah justru membangun data center sendiri dengan campur tangan asing ya. Kita sepertinya menghadapi era industri 4.0 dengan setengah-setengah," tambah Sukamta.

Seperti yang telah diberitakan sebelumnya, empat lokasi telah terpilih untuk menjadi calon kuat Pusat Data Nasional. Empat lokasi tersebut adalah Batam, Bekasi, Kalimantan Timur, serta Bitung. Lokasi tersebut dinyatakan dalam green book di Bappenas dan telah disetujui struktur pembiayaannya.

Pembangunan Pusat Data Nasional tersebut akan terbagi menjadi dua tahap. Untuk tahap pertama, akan dibangun dua Pusat Data Nasional terlebih dahulu. Dua lokasi yang terpilih berdasarkan arahan dari Presiden Jokowi adalah di Bekasi dan Ibu Kota Negara yang baru di Kalimantan.