Pemerintah Berhasil Pulihkan 30 Layanan Publik di PDNS 2

Pemerintah Indonesia berhasil memulihkan sebanyak 30 layanan publik yang terdampak oleh serangan siber pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Hadi Tjahjanto, mengumumkan bahwa pemulihan layanan-layanan ini telah dilakukan dengan sukses melalui proses dekripsi data yang terkena dampak.

Menurut keterangan resmi yang dikeluarkan pada hari Selasa, sebanyak 30 layanan dari 12 Kementerian/Lembaga/Daerah (K/L/D) berhasil dipulihkan dan kembali beroperasi normal. "Hingga hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 Pukul 19.00 WIB, terdapat total 30 layanan dari 12 K/L/D yang telah berhasil dipulihkan atau Go Live," jelas Hadi dalam keterangan tertulisnya. Proses pemulihan ini merupakan bagian dari upaya serius pemerintah dalam mengatasi konsekuensi serangan siber yang terjadi pada infrastruktur penting negara.

Serangan siber yang menimpa PDNS 2 juga mempengaruhi sejumlah besar entitas pemerintah. Dari hasil pemetaan dan validasi yang dilakukan, tercatat ada sebanyak 167 entitas dari berbagai tingkatan pemerintahan yang terdampak langsung oleh insiden ini. Meskipun demikian, upaya pemulihan terus berlangsung, dengan tujuh layanan dari enam K/L/D lainnya saat ini dalam tahap pemulihan aktif.

"Masih berjalan, saat ini terdapat sekitar 7 layanan dari 6 kementerian, lembaga dan daerah yang diupayakan akan segera pulih," tuturnya.

Menteri Koordinator Hadi Tjahjanto menjelaskan bahwa percepatan dalam pemulihan layanan PDNS 2 dilakukan dengan mengoptimalkan ketersediaan backup data. Backup tersebut tersedia di PDNS 3 (Cold Site) di Batam serta backup lokal di PDNS 2 Surabaya, yang mendukung proses dekripsi dan pemulihan data dengan cermat dan hati-hati.

"Kemenkominfo juga mengambil strategi decrypt (dekripsi) untuk memulihkan aset atau layanan kementerian, lembaga dan pemerintah daerah yang terdampak, dan kini secara gradual kita atasi dengan hati-hati," ucapnya.

Salah satu langkah kritis dalam proses pemulihan ini adalah strategi dekripsi yang diimplementasikan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), dengan fokus pada memulihkan aset-aset kritis pemerintah yang terdampak. Proses ini berlangsung secara bertahap dan diawasi ketat untuk memastikan keberhasilannya.

Sementara itu, Plt Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kemenkominfo, Ismail, menambahkan bahwa pemerintah telah merancang strategi pemulihan jangka pendek, menengah, dan panjang untuk mengatasi dampak dari serangan ini. Langkah-langkah ini meliputi proses emergency recovery pada bulan Juli-Agustus 2024, dengan fokus utama pada layanan-layanan publik prioritas seperti layanan imigrasi yang mendesak untuk dipulihkan.

Dalam konteks jangka pendek, proses forensik juga sedang berlangsung dengan kerja sama antara Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) serta Kepolisian Republik Indonesia (Polri), untuk mengidentifikasi asal dan cara serangan ini terjadi. Adapun untuk jangka menengah, pemerintah telah menetapkan target untuk melakukan redeploy tenant serta meningkatkan tata kelola dan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada periode Agustus hingga September 2024.

Pada fase jangka panjang, fokus utama adalah melakukan audit keamanan terhadap infrastruktur PDNS 1 dan PDNS 2 oleh pihak ketiga independen. Audit ini dijadwalkan berlangsung hingga September 2024, dengan rencana implementasi hasil audit yang diharapkan dapat selesai pada bulan November tahun yang sama.

Serangan siber terhadap PDNS 2 menjadi peringatan serius akan pentingnya keamanan informasi dan infrastruktur digital dalam layanan publik. Pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan keamanan dan kesiapan menghadapi ancaman serupa di masa depan, dengan memanfaatkan teknologi dan praktik terbaik dalam bidang keamanan siber.

Dengan berhasilnya pemulihan 30 layanan publik ini, diharapkan stabilitas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat dapat kembali optimal, mendukung berbagai sektor kehidupan publik yang bergantung pada layanan dari PDNS 2. Langkah-langkah proaktif dan responsif pemerintah dalam mengatasi krisis ini juga menjadi contoh bagaimana koordinasi antarinstansi dan strategi yang tepat dapat menghadapi tantangan teknologi yang semakin kompleks.

Pemerintah terus mengimbangi langkah pemulihan dengan langkah-langkah preventif dan proaktif dalam menghadapi potensi serangan siber di masa depan, sebagai bagian dari komitmen untuk menjaga keamanan nasional dan memastikan layanan publik tetap berjalan lancar dan aman dari gangguan.