Pemulihan Total: Layanan PDNS 2 Kini Kembali Normal!

Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria mengungkapkan perkembangan signifikan dalam pemulihan layanan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 yang terkena dampak dari insiden serangan siber baru-baru ini. Kejadian tersebut telah memicu kekhawatiran luas di sektor publik dan swasta. Saat ini, seluruh layanan prioritas publik yang terdampak telah pulih sepenuhnya, memberikan rasa aman bagi pengguna dan instansi yang bergantung pada layanan tersebut.

“Per tanggal 25 Agustus, semua layanan publik prioritas telah pulih 100%, dan data yang terkena ransomware telah berhasil di deskripsi, sehingga seluruh data kini dapat diakses kembali,” jelasnya saat mendampingi Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Hadi Tjahjanto dalam Rapat Kerja bersama Komisi I DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin, 29 September 2024. Momen ini menandai tonggak penting, tidak hanya bagi Kementerian Kominfo, tetapi juga bagi masyarakat yang mengandalkan kestabilan layanan digital untuk kebutuhan sehari-hari seperti pendidikan, kesehatan, dan administrasi publik. .

Wakil Menteri Nezar Patria juga menyatakan bahwa proses review terhadap PDNS 2 telah selesai dan kini sedang menunggu validasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi keamanan data. Proses ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk menjaga keamanan siber yang semakin penting di era digital, di mana serangan siber semakin meningkat dan dapat menimbulkan dampak yang luas.

“Kita harus mematuhi aturan yang disebut 3-2-1 yaitu tiga salinan data, dua media penyimpanan yang berbeda, dan satu salinan di luar lokasi. Sebanyak 16 dari 18 rekomendasi keamanan telah diterapkan, sementara dua rekomendasi yang berkaitan dengan layanan kriptografi dan backup cadangan (hot backup) sedang dalam proses implementasi,” tuturnya. Hal ini menunjukkan bahwa langkah-langkah yang diambil tidak hanya untuk pemulihan, tetapi juga untuk pencegahan serangan di masa mendatang, guna meningkatkan ketahanan sistem terhadap potensi ancaman.

Wakil Menteri Kominfo menekankan pentingnya melakukan perbaikan dalam pengelolaan PDNS, termasuk perbaikan arsitektur sistem, pencadangan lingkungan, serta keamanan dan tata kelola. Inisiatif ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem digital yang lebih aman dan efisien, mendukung visi pemerintah untuk memodernisasi sektor teknologi informasi di Indonesia, serta memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

“Peningkatan pengetahuan dan kemampuan pengguna PDNS menjadi fokus utama,” lanjutnya. Hal ini sangat penting, mengingat pengguna yang terlatih dan terlatih akan lebih efektif dalam memanfaatkan infrastruktur yang ada. Pelatihan yang berkelanjutan akan membantu memastikan bahwa setiap instansi dapat mengoperasikan sistem dengan optimal, sehingga meningkatkan kinerja layanan publik yang bergantung pada PDNS.

Nezar juga mengakui adanya kesulitan terkait ketersediaan anggaran yang masih kurang dari kebutuhan operasional. Agar layanan cloud pemerintah dapat melayani 53 instansi dengan lebih dari 11.000 aset virtual, Kementerian Kominfo memerlukan anggaran sebesar Rp486 Miliar pada tahun 2025. Tanpa dukungan finansial yang mumpuni, inovasi dan perbaikan yang direncanakan dapat terhambat, yang berdampak negatif pada program transformasi digital yang sedang berlangsung di Indonesia. 

Saat ini, PDNS memerlukan anggaran sebesar Rp542 miliar untuk tahun 2024, namun yang tersedia hanya Rp257 miliar. Ini berarti operasional PDNS untuk Oktober 2024 belum memiliki kepastian anggaran. Untuk tahun 2025, hanya ada Rp27 miliar atau sekitar 5,6%. Beresiko mengganggu kelancaran layanan,” jelasnya. Ketidakstabilan pendanaan ini tidak hanya berdampak pada implementasi teknologi baru, tetapi juga menciptakan gangguan yang dapat mengganggu rencana pengembangan infrastruktur digital yang lebih luas di masa depan. 

Kementerian Kominfo saat ini juga sedang menyelesaikan pembangunan Pusat Data Nasional 1 di Cikarang, Jawa Barat. Menurut Menteri, hingga 15 September 2024, pembangunan PDN 1 telah mencapai 83% dan diperkirakan akan selesai pada Oktober 2024. Ini merupakan langkah penting dalam menciptakan pusat data yang handal dan aman, diharapkan dapat mendukung kebutuhan data pemerintah dan layanan digital bagi masyarakat.

“Dengan uji coba operasional pada bulan November sampai Desember, PDN 1 direncanakan beroperasi penuh pada Januari 2025, dengan keterlibatan BSSN dalam desain ICT dan keamanan siber,” tuturnya. Keterlibatan BSSN dalam fase ini adalah strategi penting untuk memastikan bahwa infrastruktur yang dibangun tidak hanya efisien tetapi juga memiliki tingkat keamanan yang tinggi di tengah meningkatkan risiko siber.

Wakil Menteri Nezar Patria menegaskan pentingnya kolaborasi dan dukungan anggaran untuk memastikan kelangsungan PDNS dan pembangunan PDN. “Tanpa kerjasama yang baik antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, reformasi digital yang kita impikan dalam konteks Indonesia modern akan sulit tercapai,” seraya menambahkan, menunjukkan betapa pentingnya sinergi dalam menciptakan ekosistem digital yang responsif dan inklusif.

“Kami terus berupaya mencari solusi terbaik untuk memastikan layanan publik tetap berjalan dengan lancar, serta memperkuat infrastruktur digital nasional guna mendukung transformasi digital Indonesia,” tandasnya. Hal ini tidak hanya mencakup penciptaan sistem yang efisien dan efektif, tetapi juga memenuhi ekspektasi masyarakat akan layanan yang lebih transparan dan responsif. Di era digital ini, keterhubungan antar sektor menjadi sangat penting, dan kami berkomitmen untuk memfasilitasi integrasi lintas sektor yang dapat meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan bagi masyarakat.

Dalam rapat kerja, Menkopolhukam Hadi Tjahjanto juga didampingi oleh Wakil Menteri Kominfo Angga Raka Prabowo dan Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo Hokky Situngkir. Rapat kerja ini diselenggarakan untuk merumuskan langkah-langkah strategis dan inovatif yang telah dan akan diambil oleh Pemerintah dalam upaya memperkuat ketahanan siber di masa mendatang. Dengan semakin meningkatnya ancaman siber yang dapat mengganggu stabilitas negara dan kehidupan sehari-hari, penting untuk mengambil tindakan proaktif, termasuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang keamanan siber dan pengembangan sistem pengawasan yang lebih canggih untuk mengantisipasi potensi risiko yang muncul.