Cloud Computing Dorong Transformasi Digital Indonesia 

Selama satu dekade pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), adopsi teknologi cloud computing telah memainkan peran penting dalam kemajuan teknologi digital di Indonesia. Salah satu contoh nyata adalah pemanfaatan cloud computing oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, yang terbukti mempermudah akses peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terhadap layanan kesehatan.

Salah satu peserta JKN, Dewi Riskie, seorang mahasiswa asal Bandung, merasakan langsung manfaat teknologi ini. Dewi, yang merupakan peserta JKN dari segmen Pekerja Penerima Upah (PPU), mengaku bahwa aplikasi Mobile JKN telah memudahkannya dalam mendapatkan layanan kesehatan. “Fitur antrian online di aplikasi sangat membantu. Dulu, harus datang pagi untuk dapat nomor antrian. Sekarang, saya bisa antri dari rumah,” ujarnya dalam wawancara dengan Tribun Jabar.

Kemajuan infrastruktur digital, termasuk adopsi teknologi cloud computing, merupakan salah satu prioritas utama di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi. Langkah ini diambil dengan mempertimbangkan potensi cloud computing dalam mempercepat transformasi digital di berbagai sektor, termasuk kesehatan, pemerintahan, dan sektor publik lainnya.

Menurut Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie, cloud computing merupakan salah satu dari tiga teknologi utama yang akan menjadi fondasi masa depan digital Indonesia, bersama dengan kecerdasan buatan (AI) dan big data. "Studi LinkedIn pada tahun 2020 menunjukkan bahwa kecakapan digital di masa depan akan berfokus pada Artificial Intelligence (AI), Big Data, dan Cloud Computing," ujar Budi pada September 2023 lalu, sebagaimana dikutip dari situs resmi Kominfo.

Salah satu inisiatif penting dalam adopsi teknologi cloud computing adalah pembangunan Pusat Data Nasional (PDN) yang dimulai pada tahun 2022. PDN bertujuan untuk mempercepat transformasi digital di sektor publik, dengan memanfaatkan sistem cloud computing untuk mendukung pembuatan kebijakan yang lebih baik. Selain itu, PDN juga mendukung pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), atau dikenal sebagai e-government.

Hasil dari pengembangan SPBE ini tercermin dalam peningkatan peringkat Indonesia dalam UN E-Government Survey 2024. Indonesia naik ke peringkat 64 dari 193 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sebuah lompatan signifikan dari posisi 77 pada tahun 2022. Peningkatan ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia berhasil mendorong transformasi digital dengan nyata, yang berdampak langsung pada pelayanan publik.

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Aptika), Semuel A. Pangerapan, menyatakan bahwa pencapaian ini bukan hanya mencerminkan kemajuan teknologi, tetapi juga menunjukkan peningkatan kualitas pelayanan publik dan partisipasi masyarakat. Indonesia juga mencatatkan peningkatan pada E-Participation Index, naik dari peringkat 37 ke 35 dengan skor 0,7945 pada tahun 2024. Indeks ini mengukur partisipasi masyarakat dalam pemerintahan digital, yang menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia semakin aktif terlibat dalam pengambilan keputusan.

Partisipasi yang lebih baik ini diharapkan dapat memperkuat demokrasi dan meningkatkan transparansi pemerintahan. Dengan teknologi cloud computing yang diadopsi secara luas, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk terus mendorong transformasi digital, menjadikan negara ini lebih siap menghadapi tantangan global di era teknologi.

Teknologi cloud computing telah membuktikan dirinya sebagai komponen penting dalam mengoptimalkan layanan publik, mempercepat pengambilan keputusan berbasis data, serta meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pemerintahan. Ke depan, teknologi ini diproyeksikan akan terus mendukung kemajuan transformasi digital di Indonesia, seiring dengan berkembangnya kebutuhan akan layanan yang lebih cepat, aman, dan efisien.