BPK Bahas Penggunaan Big Data Untuk Audit Bersama RMIT

Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT) University Australia telah mengadakan seminar daring internasional dengan "Integrated Audit and the Role of Big Data in Performance Audit" bersama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Selasa (15/9/2020).

Pada seminar daring tersebut, Wakil Ketua BPK Agus Joko Darmono mengatakan bahwa audit kinerja pada administrasi pencatatan sipil merupakan salah satu contoh pemeriksaan menggunakan Big Data yang bertujuan untuk mengukur efektivitas serta menganalisis data yang digunakan dalam pengevaluasian kualitas, kehandalan, serta keakuratan data.

"Penggunaan big data lainnya adalah seperti pemeriksaan dengan tujuan tertentu pada e-katalog dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pemeriksaan ini ditujukan untuk menilai kepatuhan instansi pemerintah dalam menggunakan sistem e-katalog ini," ujar Agus.

Agus juga menyatakan, e-katalog dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan mengenai penyediaan barang dan jasa oleh pemerintah serta penerapan perjanjian antar lembaga kebijakan penyediaan barang dan jasa melalui e-commerce. Big data dapat pula digunakan untuk memeriksa kinerja program pemerintah dalam menangani COVID-19 ini.

"Pemeriksaan ini dilakukan bertujuan untuk menilai efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan kepatuhan dalam program penanganan pandemi COVID-19," tambah Agus.

Anggota V BPK, Bahrullah Akbar yang juga hadir dalam seminar mengatakan bahwa acara ini dapat memberikan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan dan pengguna LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) lainnya.

Menurut Bahrullah, maka dipandang perlu untuk BPK mengembangkan audit laporan keuangan dengan memperhatikan dan mengintegrasikan aspek kinerja yang dicapai oleh pemerintah atau Long Form Audit Report (LFAR) pada periode tertentu. Hal ini mendukung The International Standards of Supreme Audit Institutions (ISSAI) 12 untuk mendorong pemerintah mengelola sumber daya semaksimal mungkin agar program pembangunan dapat terlaksana dengan baik dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

"Kami berharap pendekatan ini dapat membantu mengarahkan pemerintah dalam mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. Hal ini juga sejalan dengan Rencana Strategis BPK yaitu menjadi pendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat," ujar Bahrullah. 

Bahrullah juga menjelaskan, BPK telah menyusun pedoman Long Form Audit Report (LFAR) berdasarkan ketentuan dan best practice yang ada. Selanjutnya, gugus tugas akan menyiapkan pilot dari project LFAR ini yang dimulai dari tahap perencanaan, implementasi, dan pelaporan.

Lima Kantor BPK Perwakilan di Lampung, Aceh, Banten, Jawa Timur dan DKI Jakarta dibawah Auditorat Keuangan Negara V telah menyelesaikan proyek percontohan LFAR Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2019 pada semester pertama tahun 2020. Proyek tersebut dilakukan berdasarkan alokasi auditor yang efisien untuk menilai pencapain program utama pemerintah daerah dalam bidang infrastruktur, pelayanan publik, serta pengelolaan dana otonomi.

Scott Bayley, pakar audit kinerja RMIT mengatakan bahwa sebaiknya lembaga yang memeriksa sepanjang tahun melakukan pemindaian lingkungan untuk mengidentifikasi topik yang berpotensi untuk dilakukan audit. Sebab, lembaga pemeriksa tersebut pasti mendapat banyak pertanyaan setiap tahunnya, permintaan penyidikan serta pernyataan keprihatinan baik dari anggota parlemen maupun masyarakat yang berkaitan dengan tindakan dari pengelolaan sumber daya publik ataupun  badan sektor publik.

"Di Australia, pemeriksaan kami dilakukan dengan cara yang obyektif dan etis, dengan sepenuhnya menjaga kerahasiaan dan sesuai dengan persyaratan praktik audit kami. Yang terpenting, semua informasi yang diterima melalui permintaan penyelidikan khusus, ekspresi keprihatinan, dan pengungkapan kepentingan publik, digunakan untuk membantu kami dalam mengidentifikasi topik pemeriksaan yang akan datang. Untuk menjaga independensi pemeriksa, kami memiliki sistem untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil dalam pemeriksaan dibuat dengan pertimbangan yang tepat manfaat dari suatu pemeriksaan," jelas Scott.