Presiden Prabowo Wajibkan Instansi Negara Bentuk CSIRT

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkodigi), Nezar Patria, mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan setiap kementerian, lembaga pemerintah, serta pemerintah daerah untuk segera memiliki Computer Security Incident Response Team (CSIRT). Langkah ini diambil sebagai upaya meningkatkan keamanan siber nasional, mengingat semakin seringnya kebocoran data dan serangan siber yang terjadi di berbagai instansi pemerintahan.

Dalam sebuah pembekalan yang disampaikan kepada para pejabat Kabinet Merah Putih, Prabowo menekankan pentingnya keamanan siber sebagai prioritas utama dalam menjaga infrastruktur digital negara. Nezar menyatakan bahwa Prabowo ingin memastikan setiap instansi pemerintah sudah menyiapkan CSIRT sebagai garda terdepan dalam menangkal ancaman siber.

"Yang pertama adalah soal keamanan siber. Kami memastikan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah menyiapkan apa yang disebut CSIRT," kata Nezar di Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Jakarta, Senin (21/10).

CSIRT sebagai Tanggul Pertama Serangan Siber

Nezar menjelaskan bahwa CSIRT berperan sebagai tim yang bertugas dalam mencegah, menanggulangi, serta merespons insiden keamanan siber. CSIRT bertanggung jawab menerima laporan, memantau, dan menangani aktivitas yang mencurigakan terkait keamanan siber dalam lingkup instansi yang bersangkutan.

Namun, Nezar mengakui bahwa saat ini tidak semua kementerian dan lembaga pemerintah memiliki tim CSIRT yang memadai. Oleh karena itu, Presiden Prabowo menginstruksikan agar seluruh instansi pemerintahan segera membentuk dan memperkuat tim CSIRT masing-masing. Keberadaan CSIRT dinilai sangat penting di tengah era digital yang semakin berkembang dan penuh tantangan keamanan.

"Nah, itulah yang harus kita benahi tata kelolanya. Supaya kita lebih tahan terhadap serangan siber ke depannya. Setidaknya, infrastruktur persiapan harus selesai dulu," jelas Nezar.

Insiden Peretasan PDNS Jadi Pengingat

Nezar juga menyoroti pentingnya keberadaan CSIRT dengan merujuk pada insiden peretasan yang menimpa Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 di Surabaya beberapa waktu lalu. Saat itu, serangan ransomware melumpuhkan PDNS 2, yang mengakibatkan sebagian besar data penting dari 282 institusi pemerintah pusat dan daerah yang tersimpan di sana terkunci.

Serangan ini menjadi pengingat betapa rentannya infrastruktur digital pemerintahan terhadap ancaman siber. Kerugian besar yang ditimbulkan akibat serangan tersebut menyoroti kebutuhan mendesak untuk memperkuat keamanan siber di seluruh sektor pemerintahan.

"PDNS 2 menjadi salah satu contoh di mana serangan ransomware berhasil membobol sistem dan mengunci data-data penting," ungkap Nezar. "Ini menjadi pembelajaran bahwa kita harus siap dan tangguh menghadapi serangan serupa di masa depan."

CSIRT Wajib Dibentuk di Semua Instansi Pemerintah

Menanggapi insiden tersebut, Prabowo menegaskan bahwa kehadiran CSIRT di setiap instansi pemerintah bukan lagi sekadar opsional, melainkan menjadi kewajiban. Seluruh kementerian, lembaga pemerintah, dan pemerintah daerah wajib memiliki tim CSIRT yang kompeten untuk menangani ancaman siber yang semakin kompleks.

"Ya, mandatory, CSIRT ini wajib ada di setiap instansi negara," kata Nezar.

Nezar menambahkan bahwa penguatan infrastruktur keamanan siber, termasuk pembentukan CSIRT di seluruh instansi pemerintah, akan dibahas lebih lanjut dalam rapat pimpinan pertama di Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Tantangan dan Harapan di Masa Depan

Instruksi Presiden Prabowo untuk membentuk CSIRT di seluruh instansi pemerintah datang pada saat yang krusial. Dengan semakin majunya teknologi digital, ancaman siber juga berkembang dengan cepat. Peretasan data, serangan malware, dan ransomware terus meningkat, menyasar lembaga-lembaga pemerintah yang memiliki data sensitif.

Pembentukan CSIRT di setiap kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah diharapkan dapat memperkuat sistem pertahanan siber nasional. Dengan adanya CSIRT, setiap insiden dapat segera diidentifikasi, dilaporkan, dan ditanggulangi dengan cepat, mengurangi risiko kebocoran data atau kerugian yang lebih besar.

Selain itu, pelatihan dan pengembangan keterampilan siber bagi personel di berbagai instansi juga harus menjadi fokus. Tim CSIRT yang kompeten membutuhkan dukungan infrastruktur yang solid, pembekalan pengetahuan tentang ancaman terbaru, serta akses ke teknologi deteksi dan penanggulangan yang mutakhir.

Dengan langkah ini, Indonesia dapat memperkuat posisinya sebagai negara yang siap menghadapi ancaman siber di era digital, sekaligus melindungi data penting milik pemerintah dan warganya.